Bimbingan Teknis Tata Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Dalam Rangka Advokasi Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata

Kementerian Pariwisata melalui Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Asdep Industri Pariwisata menyelenggarakan “Advokasi Pelaksanaan Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata ” di Serang – Banten, pada tanggal 10 Desember 2014. Pada kegiatan bimbingan teknis ini, terdapat dua kegiatan yaitu sosialisasi Kebijakan Industri Pariwisata menghadapai MEA dan Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Bimbingan teknis ini merupakan bentuk kerjasama antara Kementerian Pariwisata dengan Pemerintah Provinsi Banten. Kegiatan dibuka oleh Drs. Arief Fadilla – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten didampingi Drs, Agus Priyono, MM Asisten Deputi Industri Pariwisata Kemenpar.

Salah satu program kebijakan industri pariwisata menghadapi MEA adalah kebijakan strandarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata bagi para pengusaha pariwisata.. Didalam kebijakan ini terdapat tata daftar usaha pariwisata (TDUP), standar usaha, pedoman penyelenggaraan sertifikasi usaha dan regulasi terkait .

Tujuan bimbingan teknis ini adalah agar para pelaku usaha dan indsutri pariwisata memahami tata daftar usaha pariwisata (TDUP), sertifikasi usaha dan regulasi. Saat ini untuk proses pengajuan Pendaftaran Usaha Pariwisata waktunya lebih singkat dan tidak dikenakan biaya. Keuntungannya salah satunya lebih prestise, karena sudah diakui oleh pemerintah.

Berkaitan dengan MEA, pada setiap kesempatan Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan, berlakunya pasar tunggal berbasis produksi yang dinamis dan kompetitif dalam ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di kawasan ASEAN yang akan dimulai di akhir 2015 merupakan peluang dalam memajukan sektor pariwisata di Tanah Air. “Pariwisata Indonesia harus dapat memanfaatkan peluang seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan ke ASEAN,” kata Menteri.

Apalagi, ia menambahkan, kawasan AsiaTenggara selama periode 2005 – 2012 mengalami pertumbuhan wisatawan mancanegara (wisman) tertinggi di dunia yakni sebesar 8,3 persen atau jauh di atas pertumbuhan pariwisata global sebesar 3,6 persen.

Kegiatan seminar ini, pada sesi pertama dengan topik “Kebijakan Industri Pariwisata Menghadapai MEA”, dengan narasumber adalah : Drs. Partono, M.M (Kabid Administrasi Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata – Kementerian Pariwisata), Nana Sastra Permana, S.IP, M.Si. (Kabid Penanaman Modal Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kabupaten Serang). Pada sesi kedua dengan topik “Tata Cara Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)” menghadirkan narasumber Drs. Partono, M.M (Asdep Industri Pariwisata), Nana Sastra Permana, S.IP., M.Si. (Kabid Penanaman Modal Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kabupaten Serang).

Peserta kegiatan ini adalah mewakili unsur-unsur dari PHRI, ASITA, Perhotelan, pelaku usaha pariwisataserta perwakilan pemerintahan dari daerah Serang dan sekitarnya sebanyak 100 orang.(*)