OJK -Kemenpar Kerjasama Pembiayaan 10 Bali Baru

Demi mewujudkan kemajuan pariwisata di Indonesia, OJK dan Kementerian Pariwisata menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dijadikan sebagai landasan kerjasama dalam meningkatkan peran Lembaga Jasa  Keuangan (LJK) Selasa (19/4).

Mou tersebut lebih difokuskan pada pembiayaan yang bersifat mendasar pada destinasi 10 Bali baru.

“OJK mendorong lembaga jasa keuangan memperbesar pembiayaan sektor pariwisata dalam rangka mendukung program pemerintah, khususnya dalam pembangunan 10 destinasi wisata baru,” kata Muliaman Ketua Dewan Komisioner OJK di acara penandatangan MoU di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (19/4).
Muliaman menyebutkan, saat ini belum banyak tersedia kemudahan akses pembiayaan dari lembaga keuangan ke industri pariwisata, khususnya pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pariwisata.
Kesepuluh destinasi wisata itu yakni Danau Toba, Belitung, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Candi Borobudur, Gunung Bromo, Mandalika Lombok, Pulau Komodo, Taman Nasional Wakatobi, dan Morotai.

Muliaman mengungkapkan, MoU ini hanya untuk pedoman kerja sama dan koordinasi lanjutan dalam upaya peningkatan kemudahan akses keuangan yang mudah dan murah.

“Kita harapkan nantinya selain mudah juga bisa murah pembiayaan. Pembiayaan dipakai untuk bangun infrastruktur dasar sepertiresort, jalan, bandara, dan sebagainya,” ujar Muliaman.

Dia melanjutkan, OJK akan mengupayakan regulasi dan insentif bagi lembaga-lembaga yang selama ini memiliki dana besar jangka panjang, bisa mendanai proyek-proyek pengembangan pariwisata. Selain itu, dibuka juga akses pembiayaan dari pasar modal dan pasar keuangan.

“Kita akan coba lewat Indonesia Investment Club di mana ada banyak perusahaan yang punya dana jangka panjang. Selain itu bisa dicari sumber pendanaan alternatif, bisa pasar modal, obligasi, asuransi, reksadana untuk opsi-opsi yang feasible. Jadi semakin terbuka aksesnya, juga murahnya,” ungkap Muliaman.
Tujuan dari penandatanganan MoU tersebut untuk mengembangkan destinasi dan industri pariwisata di Indonesia dalam rangka mendungkung pencapaian target kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan pergerakan 275 juta wisatawan nusantara (wisnus) di Tanah Air pada 2019 mendatang.

Menpar Arief Yahya mengatakan, dengan adanya kerjasama ini akan ada skema pembiayaan oleh lembaga keuangan non-bank seperti; perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan sebagainya yang sangat membantu dalam mempercepat pembangunan destinasi dan industri pariwisata di Indonesia.

“Skema pembiayaan tersebut untuk membiayai proyek-proyek pariwisata oleh pelaku usaha pariwisata, pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, masyarakat (kelompok sadar wisata), dan sebagainya,” kata Menpar Arief Yahya.

Dijelaskan lebih lanjut hal tersebut juga mencakuprefinance untuk pelaku usaha pariwisata seperti biro perjalanan wisata serta asuransi keselamatan jiwa bagi wisman dan wisnus.

“Lebih ke aktivitas wisata berisiko tinggi seperti diving, arung jeram, dan wisata minat khusus lainnya,” tambah Menpar Arief.

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut mencakup, Penandatanganan kesepatan kerjasama tersebut antara lain meliputi; mengkoordinasikan, mendorong kebijakan, dan harmoniasi peraturan yang dibutuhkan para pihak (Kemenpar-OJK) dalam rangka melaksanakan pengembangan destinasi dan industri pariwisata melalui peningkatan peran LJK.

Melakukan pertukaran data dan informasi yang dibutuhkan, melaksanakan sosialiasi dan edukasi, serta mendorong kemitraan usaha antara pelaku industri pariwisata dengan LJK dalam rangka mengembangkan destinasi dan industri pariwisata secara optimal.

Dana tersebut yang disediakan oleh OJK yaitu Rp10 Triliun.(*)