Pelaku Bisnis Turisme Diharapkan Mengglobal dengan Platform Digital

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengingatkan pelaku industri pariwisata tentang pentingnya menjaga kualitas layanan. Menurutnya, pelaku pariwisata harus bisa berkompetisi dengan standar internasional.

Arief mengatakan hal itu saat menyampaikan kata sambutan dan arahan pada Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Forum Kerja Sama Industri Pariwisata yang diselenggarakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) di Gedung Sapta Pesona Kemenpar, Jakarta Pusat, Selasa (7/3). FGD yang digelar di Balairung Soesilo Sudarman itu diikuti anggota GIPI, 37 asosiasi industri pariwisata dan jajaran eselon I Kemenpar.

“Tourism itu service industry. Kalau mau menjadi global player, selalu gunakan global standard,” ujarnya.

FGD itu diarahkan untuk mendukung target jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang pada 2017 ini dipatok di angka 15 juta. Karenanya, dari FGD itu diharapkan muncul strategi komprehensif untuk mempercepat kenaikan jumlah kunjungan wisman.

Selain itu, Arief juga mendorong pelaku industri pariwisata aktif menjual produk-produk wisata untuk meningkatkan jumlah wisman. “Melalui sales promotion, sales mission, fam-trip dan semacamnya yang diselenggarakan oleh pemerintah,” tutur menteri asal Banyuwangi itu.
Arief pun berbagi jurus-jurus yang bisa diterapkan oleh para pelaku industri pariwisata. Antara lain penggunaan platform digital agar pariwisata bisa semakin terjangkau. Gi digital, itu tidak bisa dihindari, karena more digital more personal, more digital more global dan more digital more professional.

“Dalam platform digital itu ada excess economy yang bisa di-sharing sehingga biaya bisa menjadi lebih murah,” katanya. Misalnya, selalu ada peak season dan low season di bisnis akomodasi, transportasi dan atraksi. Dengan digital lebih mudah menghitung berapa excess capacity-nya, lalu dibuat promo dengan harga jual yang kompetitif.

Menteri yang juga kampiun di bidang digital marketing itu menjelaskan, saat ini handphone terutama telepon pintar sudah menjadi kebutuhan dasar. “Maka digitalisasi itu menjadi penting,” tegasnya.

Lebih lanjut mantan Direktur Utama Telkom Indonesia itu mendorong pelaku industri pariwisata untuk bisa inovatif dan menciptakan terobosan-terobosan di tengah keterbatasan. ”Saat ini pemerintah hanya mampu menyediakan 30 persen anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan amenitas. Karena itu private sectors silakan mengembangkan bisnis di amenitas dan atraksi,” tuturnya.(*)