Regulasi Masalah Konektivitas Penerbangan Bagi Pariwisata

Aksesbilitas udara (penerbangan) menjadi kunci memajukan periwisata Indonesia. Namun sayangnya ini menjadi masalah karena Indonesia adalah negara yang terlalu banyak punya regulasi.

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengungkapkan hal tersebut pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pariwisata I Tahun 2017 dengan tema Indonesia Incorporated di Hotel Borobudur Jakarta Kamis (31/03/2017).

Arief minta agar regulasi-regulasi ini dipermudah lagi agar industri penerbangan bergairah dan pariwisata bisa makin maju.

Arief berharap para pelaku bisnis industri penerbangan, terutama BUMN bisa bersinergi dengan beberapa pihak terkait, untuk mendatangkan lebih banyak wisman.

“Potensi pariwisata kita sangat luar biasa. Tapi kita lemah di air connectivity. Kuncinya cuma 1, ada di de-regulasi. Kalau kinerja buruk, hampir bisa dipastikan masalahnya adalah regulasi,” kata dia.

Masalah regulasi penerbangan, Indonesia harus berkaca pada Jepang. Jepang berhasil menaikkan jumlah wisman 2 kali lipat berkat mengubah regulasi mereka.

Jepang barangkali punya potensi pariwisata tidak sebanyak yang dimiliki Indonesia. Namun Jepang ternyata punya jurus jitu, yaitu dengan melakukan de-regulasi pada industri airlines dan bandara-bandara mereka. Hasilnya, jumlah turis naik drastis hanya dalam tempo 2 tahun saja.

“Jepang naik lebih dari 50%, hampir 60% karena de-regulasi. Dengan mengubah regulasi, otomatis akan diikuti pebisnis, airlinesnya juga akan ikut,” tambahnya.

Pengubahan regulasi yang dilakukan oleh Jepang ini mencakup 3 masalah utama, yaitu soal fasilitas visa bagi wisatawan, memperbanyak pesawat Low Cost Carrier, serta mengatur nilai mata uang mereka.

“Ada 3 faktor yang dilakukan Jepang dan sudah kita terapkan. Pertama dari visa facility, kita sudah melakukan itu, sudah kita permudah. Kedua, depresiasi mata uang Yen, impactnya meningkatkan price compititiveness, kita juga sudah. Ketiga, Jepang mengenalkan pesawat low cost carrier. Ini juga sudah,” jelas Arief panjang lebar.

Data menyebutkan jumlah wisman ke Jepang dari tahun 2013 hingga 2015 jumlahnya meningkat tajam. Dari semula 10 Juta orang di 2013, melonjak hingga 20 Juta orang di 2015 hanya dalam jangka waktu 2 tahun saja.

“79% wisatawan, hampir 80% menggunakan jalur udara, jalur laut 20 %, jalur darat cuma 1% saja. Kalau kita tidak berubah, kita akan ketinggalan dengan pesaing kita,” tutup Arief.

Seharusnya lanjut dia pengelola bandara memberikan insentif untuk airline-airline yang membuka rute baru. Memperpanjang waktu kerja, perombakan fisik bandara, dan pengembangan bandara baru juga perlu dilakukan agar target 20 Juta wisman bisa tercapai.

Arief pun menyebut pemerintah lewat Kemenhub akan membangun bandara-bandara baru guna membuka aksesbilitas, serta mengurangi beban bandara-bandara yang sudah overload. Beberapa contohnya yaitu Bandara Yogyakarta, Bandara Banten hingga New Bali Airport yang akan dibangun di kawasan Bali Utara.

“Negara-negara dengan political will yang baik dan mau de-regulasi, hasilnya akan luar biasa,” tutup Arief.(*)