Untuk memajukan pembangunan yang meningkat dan merata, Dewan Perwakil
an Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (DPRD) senantiasa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) setempat.
Wakil Ketua DPRD 3 Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa mengatakan pemasukan yang maksimal bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dan ada beberapa solusi dan inovasi yang mampu digali pada perusahaan dan dimasyarakat.
“Kita berharap ada penambahan menaikkan PAD. Kita berharap dinas-dinas penghasil bisa menaikkan PAD nya. Satu kita yang concern CSR dari kawasan industri,”ujar Budi.
Kemudian yang kedua, dia menambahkan harapan nya dinas terutama Bapenda mencari inovasi bagaimana caranya pajak yang terhutang atau piutang pajak diluar sebesar Rp1,3 Triliun bisa terambil di tahun 2026. Minimal bertahap yakni 20% atau 30%.
“Bagaimana bisa masuk.Tidak bisa langsung paham. Tapi bertahaplah. Sehingga APBD kita tidak hanya Rp7,1 Triliun atau Rp7,3 Triliun ya minimal Rp7,5 Triliun,” jabarnya.
Inilah yang menjadi utama pemasukan disamping itu ada potensi-potensi yang lain yang selama ini bisa digali belum maksimal. Seperti parkir yang selama ini dikelola diluar swasta tidak masuk PAD nya ke Pemda.
“Meski masuk ke Pemda sebenarnya tanpa mengurangi hak mereka mengelola. Kita berharap mereka berkontribusi kepada pemerintah daerah. Karena juga akan kembali lagi ke masyarakat,”katanya.
Lalu berikutnya ada potensi dari limbah yang berada dikawasan industri diwilayah Kabupaten Bekasi. Dengan harapan pengusaha limbah tidak dirugikan dan kawasan industri tidak dirugikan tapi PAD ke pemerintah daerah masuk.
“Nanti kita bicara mekanismenya lebih kepada retribusinya. Pengusaha limbah menghasilkan apa yang sudah dapat selama ini. Industri juga tidak dibebankan. Tapi kedua hal ini menguntungkan pemerintah daerah yang mana pemasukan ini bisa untuk kepentingan masyarakat,”katanya.
Saat ini ada dari fraksi lain yang mengusulkan pembentukan pansus PAD. Tapi sekarang sedang dilihat apakah perlu atau tidak. Namun dengan catatan badan atau dinas-dinas penghasil perlu memaksimalkan potensi tersebut atau potensi pajak.
Budi menyayangkan selama ini dari 7000 perusahaan di wlayah Kabupaten Bekasi, yang aktif melakukan CSR nya hanya beberapa ratus perusahaan saja tidak sampai 200 perusahaan.
“Sebenarnya potensi disana cukup besar. Kita berharap Pak Bupati, Pak wakil dan SKPD bisa melihat menelaah item-item ini. Legislatif kita siap bantu. Kalau tetap perlu bikin pansus PAD kita akan bikin. Tapi kita masih menimbang-nimbang. Mudah-mudah ada pemasukan yang lebih bisa dimaksimalkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”tutup Budi. (Adv)