Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Usup Supriatna Minta Perusahaan Transparan Lowongan Pekerjaan

Lowongan pekerjaan yang menjadi perhatian disetiap daerah apalagi Kabupaten Bekasi berdiri 8000 lebih perusahaan harus mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Inilah menjadi hal penting dalam mewujudkan program kerja pemerintah kabupaten Bekasi dalam Visi Misi yang telah diprioritaskan oleh Bupati terpilih 2025-2030 Ade Kuswara Kunang dan Asep Supriatmaja yang diharapkan direalisasikan kepada Bupati yang baru dilantik Asep Supriatmaja selanjutnya.
“Ada program kerja yang menjadi prioritas Bupati terpilih sebelumnya yaitu Bapak Ade Kunang akan visi misinya yaitu masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja lokal. Visi misi ini harus dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Kita terus mendorong ini terutama masalah pendidikan dan lapangan pekerjaan yang merata dan adil,” ujar Wakil DPRD Kabupaten Bekasi Usup Supriatna saat dihubungi, Rabu (21/10/2026).
Mengenai lapangan pekerjaan di Kabupaten Bekasi cukup miris dimana terbesar di Asia Tenggara sekitar 8000 hingga 10.000 industri. Dimana, setiap tahunnya lulusan siswa baru yang ingin bekerja atau melanjutkan kuliah selalu ada. Dengan adanya lowongan pekerjaan disediakan oleh investor kawasan di Kabupaten Bekasi mampu bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Yang mana perusahaan ini harus transparan. Apabila dibutuhkan tenaga kerja sesuai kriteria perusahaan mohon dibuka diumumkan baik melalui dinas tenaga kerja atau dengan yang lainnya. Kabupaten Bekasi juga akan berupaya dulu. Apakah untuk mempersiapkanĀ  dengan melakukan pelatihan melalui BLK. Kita berharap prioritaskan warga Kabupaten Bekasi yang memiliki KTP Kabupaten Bekasi bukan hanya sekedar domisili,”jelas Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi ini.
Usup juga meyakini terjadi penyerapan tenaga kerja setiap bulan atau setahun dengan adanya purna bakti atau pensiun karyawan sehingga ada regenerasi ada yang keluar dan ada yang harus masuk. Dari titik ini diperlukan transparansi.
“Misalkan PT A membutuhkan karyawan berapa dan itu mesti diumumkanĀ  atau langsung dilaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja . Kriterianya harus disebutkan apakah laki-laki atau perempuan atau bidang apa. Selama ini kan kita lihat belum begitu transparan lah. Sehingga yang mencari pekerjaan bingung lah. Akhirnya mendapatkan informasi itu yang melalui Yayasan Yayasan ini kan. Yayasan di Bekasi ya cukup memprihatinkan ada yang mau kerja terindikasi dimintain uang. Tapi dari cerita dan kita sudah melihat itu dan orang tersebut sudah merasakakan seperti itu,” bebernya.
Pihaknya juga menyiapkan pendampingan hukum bagi korban terindikasi manipulasi lowongan kerja baik dilakukan pribadi atau yayasan. “Dari DPC PDI Perjuangan Bekasi juga menyiapkan pada kasi hukum. Dan kami siap mendampingi para korban,”katanya.
Dirinya juga senantiasa mendorong bersama Pemkab Bekasi untuk melakukan bursa kerja dalam rangka penyerapan tenaga kerja lokal. “Kita selalu menyerukan bahkan harus ada sebuah inovasi bagaimana penyerapan tenaga kerja. Selain mengumumkan kita juga berharap dari sekian ribu perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi itu ada selalu lowongan. Sehingga menyerap tenaga kerja dan ini membantu pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengatasi pengangguran,” pungkas Usup Supriatna. (*)