![\"\"](\"https:\/\/www.indonesiatrue.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/IMG-20250922-WA0013-scaled.jpg\")
\u201cPerda ini adalah bentuk tanggung jawab moral sekaligus konstitusional. Lahan pertanian bukan hanya milik kita saat ini, tetapi juga warisan yang wajib kita jaga untuk anak cucu di masa depan,\u201d tegas Bupati Ade Kuswara Kunang menyambut Hari Tani Nasional pada 24 September di Plaza Pemkab Cikarang Pusat, Jumat (19\/09\/2025).<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.indonesiatrue.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/IMG-20250920-WA0004.jpg\")
<\/p>\n
Perda LP2B memberikan kepastian hukum bagi petani, termasuk insentif berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pembangunan infrastruktur pertanian, kemudahan akses informasi dan teknologi, serta kepastian penerbitan sertifikat tanah. Sebaliknya, perda ini juga mengatur sanksi tegas bagi pihak yang melakukan alih fungsi lahan secara ilegal.<\/p>\n
“Dengan total 36.917,23 hektar lahan yang dilindungi\u2014terdiri dari 35.036,73 hektar lahan pertanian pangan berkelanjutan dan 1.880,50 hektar lahan cadangan\u2014Kabupaten Bekasi diharapkan dapat mempertahankan perannya sebagai lumbung pangan strategis,” jelasnya.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/www.indonesiatrue.com\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/IMG-20250922-WA0012-scaled.jpg\")
<\/p>\n
<\/p>\n
Sinergi Pemkab dan DPRD Kabupaten Bekasi dalam menghadirkan regulasi ini menandai langkah visioner untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian pangan. Kehadiran Perda LP2B di momentum Hari Tani Nasional 2025 pun menjadi simbol komitmen nyata pemerintah daerah dalam menghadirkan perlindungan sekaligus masa depan yang lebih sejahtera bagi petani Bekasi. (*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"