Pemerintah Kabupaten Bekasi mengikuti tahapan penilaian Interview Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 yang dilakukan oleh Tim Penilai Badan (TPB) Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat secara virtual di Ruang Command Center (CC) Diskominfosantik, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat Kamis, (09\/07\/2026).<\/p>\n
Tahapan interview tersebut bertujuan memverifikasi tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral serta kesesuaian bukti dukung yang telah disubmit oleh Tim Penilai Internal Kabupaten Bekasi.<\/p>\n
Kepala Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia, menjelaskan EPSS bukan sekadar proses penilaian untuk memperoleh nilai indeks statistik, melainkan merupakan instrumen evaluasi yang memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kematangan tata kelola statistik sektoral di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.<\/p>\n
\u201cTujuan dari EPSS sendiri semata-mata bukan hanya sekedar mengejar indeks, tetapi bagaimana kita harapkan di setiap perangkat daerah mampu mengelola data secara akuntabel. Sehingga data-data yang dihasilkan oleh perangkat daerah merupakan data yang akuntabel dan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Yan Yan menyebutkan EPSS dilaksanakan setiap dua tahun sekali sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada penilaian tahun 2026, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan RSUD Kabupaten Bekasi menjadi perwakilan yang dipilih dalam proses wawancara dengan BPS Provinsi Jabar.<\/p>\n
\u201cTahun ini Kabupaten Bekasi diwakili oleh DLH dan RSUD, keduanya akan memaparkan pengelolaan data statistik di masing-masing perangkat daerah. Kami memilih kedua perangkat daerah ini karena kita anggap memang bagus. Sehingga mewakili Kabupaten Bekasi dalam penilaian oleh BPS Provinsi Jawa Barat,\u201d tambahnya.<\/p>\n
Yan Yan menyebutkan dalam proses evaluasi tersebut, tim penilai melakukan wawancara berdasarkan 38 indikator yang tersebar pada 5 domain penilaian EPSS. Hal ini untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di Pemerintah Kabupaten Bekasi.<\/p>\n
\u201cJadi di dalamnya ada beberapa indikator, contohnya seperti standar data, kualitas data, interoperabilitas data dan lainnya. Nah selain itu, terdapat juga penilaian dari BPS yang menjadi kewenangan dari Diskominfo selaku wali data, yakni kita menilai domain dari desiminasi informasi,\u201d ungkapnya.<\/p>\n
Lebih lanjut, Yan Yan mengatakan, sebagai wali data, Dinas Komunikasi Informatika Persandian Statistik memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik sektoral agar semakin berkualitas.<\/p>\n
Meski demikian bahwa keberhasilan tersebut tidak mungkin dicapai oleh satu perangkat daerah saja. Melainkan keberhasilan penyelenggaraan statistik sektoral, merupakan hasil dari kolaborasi seluruh perangkat daerah sebagai produsen data, dukungan BPS sebagai pembina data, serta komitmen seluruh kepentingan dalam membangun budaya kerja berbasis data.<\/p>\n
\u201cRekomendasi yang diberikan nanti menjadi dasar bagi kami untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan baik dari sisi kata kelola, proses bisnis, kualitas data, pemanfaatan teknologi informasi maupun penguatan kapasitas sumber daya manusia,\u201d katanya.<\/p>\n
Yan Yan juga berpesan kepada seluruh perangkat daerah agar menjadikan proses evaluasi EPSS sebagai sarana pembelajaran dalam menerapkan tata kelola data yang akuntabel, akurat, dan sesuai dengan kaidah statistik serta prinsip Satu Data Indonesia.<\/p>\n
\u201cSetelah penilaian ini selesai, pekerjaan tidak berhenti. Tetapi data-data yang diproduksi oleh masing-masing perangkat daerah ini harus terus dilakukan standarisasinya sesuai dengan indikator-indikator yang sudah ada. Sehingga harapannya semua data yang dikelola oleh perangkat daerah ini menjadi satu data yang bermutu,\u201d pungkasnya.(*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"