Di masa pandemi ini banyak kegiatan fisik yang tidak bisa dikerjakan. Untuk itu harus berfikir Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 agar bertambah. Lantas potensi apa saja yang bisa\u00a0 dimaksimalkan. Jadi menurut Bupati Bekasi Eka Supria Atmaj, harus dibentuk satu tim untuk penangananya agar tetap stabil.<\/p>\n
Untuk itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melakukan Rapat Evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 di Ruang Rapat Bupati pada Selasa (03\/11\/2020).<\/p>\n
<\/p>\n
Bupati menekankan, perbaikan kualitas pembangunan tetap harus diupayakan. Sinergitas antar Dinas juga terus dilakukan dalam penerapannya.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cIni barangkali perlu keterkaitan oleh dinas-dinas. Ini kan tidak bisa sendirian, Satpol-PP, PTSP juga Bappenda. Terkait reklame, nanti izinnya kemana? Nanti dilapangan siapa yang menindak. Kita akan sama-sama saling membantu mengambil peran,\u201d terangnya.<\/p>\n
<\/p>\n
Sementara itu, Sekretaris Daerah, Uju menuturkan, kebutuhan fiskal tiap tahun Kabupaten Bekasi terus bertambah. Perlu kerja keras bersama dengan mengoptimalkan banyaknya potensi menjadi real potensi. \u201cObjek pajak yang harus berizin, kalau belum dibayar tidak bisa diproses. Aplikasinya juga harus terus diupdate. Tidak hanya 2020 kita tercapai target, 2021 juga kita harus capai. Kita percepat ini,\u201d tegasnya. Lebih lanjut, Kepala Bappeda, Slamet Supriadi memberikan saran dalam rapat tersebut untuk melakukan intervensi terhadap proyek pelebaran jalan. Karena menurutnya, investasi muncul ketika ada pembangunan.<\/p>\n
<\/p>\n
\u201cNantinya Camat ditugasi untuk menggali potensi dan menginformasikan. Dalam jangka panjangnya, nanti kita akan buat kajian. Karena investasi akan muncul ketika ada pembangunan. Jadi harus intervensi terhadap proyek-proyek pelebaran jalan seperti di Tarumajaya,\u201d tutupnya. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat pada evaluasi tersebut diantaranya, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, SatpolPP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Balitbangda, Bapenda, Bappeda dan BPKD.(*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"