Hampir 10 persen tanaman petani gagal panen akibat diterjang banjir belakangan ini di areal lahan budidaya pertanaman di Kabupaten Bekasi. Para petani tergabung dalam Gapoktan mengadu ke Komisi 2 yang diterima Nyumarno dari Fraksi PDI Perjuangan Kab.Bekasi Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi Rabu (03/02/2021).

“Kemaren mereka mengadu kan akan gagal panen ya. Tentu para petani merugi. Dampak tersebut kami masih tampung untuk ditindak lanjuti,” jelas Nyumarno.

Dari dampak banjir ini, Nyumarno menjelaskan dampak langsung adalah dampak puso (gagal tanam) menyebabkan tanaman pangan mati. Kemudian dampak langsung lainnya adalah waktu tanam mundur sehingga menyebabkan panen juga dipastikan akan mundur. Lalu yang kedua dampak tidak langsung adalah kedepan dipastikan produksi tanaman pangan akan menurun, dan menyebabkan ketersediaan pangan juga terganggu. Sedangkan yang Ketiga dampak kerusakan insfratruktur pertanian, seperti jalan usaha tani, dam parit, saluran irigasi pertanian, dan juga areal persawahan rusak berat akibat terkena banjir.

Dalam pertemuan tersebut juga membahas dari dampak banjir yang melanda para peternak. “Laporan Kepala Dinas Pertanian melalui Bidang Peternakan, terdapat 8 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, yang mengalami dampak banjir di sektor peternakan,”ujarnya.

Laporan ternak terdampak banjir adalah: 181 ekor ternak sapi, 2.831 ekor ternak kambing, 5.729 ternak domba, 15.128 ternak itik, dan 2.918 Ayam Kampung.

Selain itu dampak banjir dirasakan petani adalah dari komoditas Hortikultura. Komoditas Sayuran (yang banyak ditanam adalah bayam, kangkung, timun, cabe, sawi, bawang merah, dan kacang panjang) mayoritas di Kecamatan Sukatani, Muaragembong, Karangbahagia, dan Babelan dengan luas terdampak adalah 74,7 Hektar. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan Pupuk Kandang pengganti Lapisan Tanah Subur, 10 Ton/Hektar, sehingga total kebutuhan Pupuk Kandang adalah 740 ton. Untuk kebutuhan pupuk NPK, masih tercukupi dengan alokasi pupuk NPK dari Kementan. Kebutuhan lainnya adalah benih, yang seharusnya dapat ditangani oleh anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi.

Komoditas Buah Mangga dan Pisang, yang mayoritas terdapat di Kecamatan Cabangbungin dan Muaragembong juga dirasakan. Luas terdampak adalah 17 Hektar.

” Kami mendesak akan Kebutuhan akan Benih Tanaman Pangan atau padi varietas unggul bersertifikat yaitu benih untuk petani yang dibutuhkan sebanyak 459,3 ton, yang mana rinciannya adalah benih untuk pertanaman sebanyak 215,3 ton dan benih untuk persemaian sebanyak 244 ton,” urai Nyumarno.

Sementara itu benih yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Bekasi tahun 2021 hanya sekitar 11 ton, yang mana hanya bisa untuk luas lahan 400 hektar.  Artinya, dampak Banjir Bekasi, membutuhkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi 459,3 ton dikurangi 11 ton yang ada anggaran di APBD Kab.Bekasi, maka masih dibutuhkan sebanyak 448,3 ton benih tanaman pangan/padi.

Selain itu kebutuhan akan Pupuk Tanaman Panganatau Padi  dengan kuota alokasi Pupuk dari Kementerian Pertanian untuk Kabupaten Bekasi dalam 1 tahun (excisting sebelum banjir) adalah Urea: 21.000 ton, NPK: 89.547 ton, SP36: 7 ton, dan pupuk organik sebanyak 79 ton. Kuota alokasi ini jangan diganggu gugat, dan jangan diambil untuk penanganan dampak banjir, khawatir nanti kedepannya saat kondisi normal, petani akan susah lagi untuk mendapatkan pupuk.

Kebutuhan mendesak pupuk untuk petani tanaman pangan/padi terdampak banjir di Kab.Bekasi: Urea: 796,8 ton, NPK: 697 ton, dan pupuk organik sebanyak 7.986 ton.

“Kami mendesak agar Dinas Pertanian segera mengirimkan Surat kepada Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat (Kementerian Pertanian), untuk mengusulkan bantuan pupuk bagi petani yang terdampak banjir tersebut di minggu-minggu ini, agar alokasi pupuk untuk Kabupaten Bekasi ditambahkan ke kuota untuk Kabupaten Bekasi, dengan anggaran ditanggung APBD Propinsi dan APBN (harus diberikan gratis oleh Penerintah untuk petani, sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah terhadap Petani Terdampak Banjir,” pinta Nyumarno.

Sementara itu pada perbaikan dan revitalisasi insfratruktur pertanian mencakup Dinas Pertanian agar segera mendata kerusakan-kerusakan jalan usaha tani, saluran irigasi, dam parit, ataupun insfratruktur pertanian lainnya yang terdampak bencana banjir. Kemudian segera melaporkannya kepada Bupati Bekasi, ditembuskan kepada Bappeda Kabupaten Bekasi.

“Harapannya adalah agar dalam postur APBD Perubahan 2021, anggaran pada Dinas Pertanian mendapatkan alokasi tambahan untuk penanganan kerusakan insfratuktur pertanian, diluar anggaran rutin.
– Dinas Pertanian juga harus turut aktif terlibat dan dilibatkan, saat rapat-rapat bersama kaitan banjir Pemkab Bekasi dengan BBWS atau instansi terkait lainnya,” ujarnya.

Nyumarno juga memarkan akan Kebutuhan jangka panjang berupa asuransi tanaman pangan/padi bagi petani yang dibiayai Pemkab Bekasi agar saat terjadi bencana banjir kerugian petani akibat gagal panen dan kerugian lainnya dapat terganti.

“Bagi para petani tanaman padi di Kabupaten Bekasi, data menunjukkan lebih dari 70% adalah petani penggarap, baik sewa maupun bagi hasil. Dampak banjir akhirnya menyebabkan kerugian lain yang perlu dikaji dan dicarikan solusi oleh Pemkab Bekasi,” ulasnya.

Dia memaparkan masalah ini mencakup uang sewa lahan pertanian yang tidak bisa balik (kasus petani penggarap lahan sawah yang tanahnya telah dibebaskan pengembang, disewakan oleh pengembang kepada petani)
Kedua masalahnya Hilangnya living cost (resiko biaya harian hidup keluarga petani). Ketiga akan hilangnya modal yang telah diinvestasikan untuk pengolahan tanam. Keempat terjadi penurunan kualitas gabah karena banjir, yang akhirnya dapat menyebabkan harga jual rendah (saat ini rata-rata harga gabah Rp 3.500 – 3.700 kg — Gabah Kering Panen). Sedangkan kelima diprediksi akan terjadi penurunan kuantitas/jumlah panen sekitar 20 – 50 % per hekta. Dan terakhir keenam akan berkurangnya cadangan beras baik regional maupun nasional.

“Dampak banjir bagi Petani harus mendapatkan perhatian serius ditangani segera secara masif oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Pusat. Dampak pandemi covid-19 bagi petani saja belum usai, sekarang muncul duka baru puluhan ribu hektar sawah terdampak bencana Banjir. Tidak ada salahnya, kami selaku wakil rakyat di daerah juga menyuarakan, berikan subsidi biaya pengolahan dan tanam padi bagi petani, berikan hibah benih varietas unggul bersertifikat serta insektisida karbofuran, fungisida, dan rodentisida (tikus), berikan pupuk gratis untuk petani, berikan Bansos berupa dana tunai untuk petani, serta keluarkan regulasi Pemerintah Daerah agar sewa lahan bagi petani (lahan milik pengembang yang belum dimanfaatkan), untuk dapat digratiskan biaya sewa selama 1 tahun,”pungkasnya.

Merujuk data Dinas Pertanian yang dilaporkan total luas areal lahan budidaya tanaman pangan di Kabupaten Bekasi seluas 48.406 Hektar. Dari total areal lahan budidaya tanaman pangan tersebut, Luas Tambah Tanam (LTT) atau gampangnya disebut areal yang sudah ditanami oleh Petani adalah seluas 19.433 Hektar. Dari total Luas Tambah Tanam (LTT) tersebut, lahan pertanian terdampak bencana banjir 19-20 Februari 2021 kemarin adalah sebanyak 8.616 Hektar (pertanaman dan persemaian). Dari seluas 8.616 hektar area yang terdampak banjir tersebut, terdampak murni gagal tanam (puso) seluas 3.984 Hektar, yang mana terdiri dari pertanaman terdampak seluas 3.496 Hektar dan persemaian terdampak seluas 488 Hektar.(*)