Di Kabupaten Bekasi, sektor pariwisata adalah sektor yang pertama kali mengalami dampak saat pandemi Covid-19. Puluhan usaha pariwisata terpaksa menutup usahanya karena rentannya penularan Covid-19.

Wakil Ketua Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi  Nyumarno menyoroti permasalahan ini dimana mengimbas perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Sekaligus dia meminta  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memperhatikan sektor pariwisata di tengah pandemi Covid-19.

Dengan tidak beroperasinya usaha pariwisata di Kabupaten Bekasi ini, tentu sangat berdampak baik kepada pelaku usaha pariwisata maupun para pekerjanya. Pelaku usaha pariwisata harus meliburkan pekerjanya, sehingga para pekerja juga tak sedikit yang mengalami dirumahkan, bahkan ter-PHK. Akhirnya dampak mereka tidak punya penghasilan, dan keberlangsungan hidup menjadi terganggu. Meskipun memang juga ada pelaku usaha wisata yang baik, yang masih memberikan gaji para pekerjanya meskipun diliburkan.

“Pemerintah daerah harus mempersiapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang agar sektor pariwisata tidak gulung tikar di masa pandemi ini,” kata Nyumarno.

Menurutnya, strategi jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah daerah salah satunya dengan memberi dukungan kepada Pelaku Usaha Pariwisata, dan para pelaku parekraf. Tentang dukungan kepada industri/pelaku parekrafjangka pendek bisa berupa, insentif atau bantuan sosial bagi para pekerja di sektor usaha pariwisata dan pekerja seni, pembebasan biaya BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerjanya, pengurangan atau subsidi biaya Iistrik, subsidi biaya air, sewa, dan relaksasi peminjaman bank.

Untuk strategi jangka panjang, Nyumarno mengatakan pemerintah daerah bisa memberikan penghapusan PB1 (pajak pembangunan 1), yaitu pajak makanan dan minuman yang dipungut dari usaha-usaha wisata seperti tempat makan, restoran, penginapan ataupun hotel. Selain itu ke depannya Pemkab juga harus mempersiapkan kenyamanan di destinasi wisata yang terdampak Covid-19, seperti kebersihan, keamanan, kesehatan, pelestarian lingkungan, dan menyiapkan regulasi daerah dukungan terhadap pelaku usaha pariwisata.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, ke depannya pemerintah daerah harus meningkatkan peran kelompok sadar pariwisata (pokdarwis) sebagai tim gugus desa yang dibina.

“Pokdarwis perannya seringkali dikesampingkan di dalam pengembangan pariwisata, padahal kelompok ini beranggotakan anak-anak muda kreatif yang peduli akan kemajuan pariwisata di desanya,” kata dia.

Peningkatan peran dari Pokdarwis, sambung Nyumarno, diharapkan dapat menjadi agen perubahan, motor penggerak masyarakat dalam membangun industri kreatif di desa, sekaligus menginisiasi gerakan bersama menjaga destinasi pariwisata.

“Adalah wujud dari harapan agar pariwisata di Kabupaten Bekasi bisa segera bangkit di tengah pendemi ini. Terobosan strategi dan kecepatan implementasi adalah kunci dari kemenangan kita dalam pertarungan melawan virus Corona ini,” tekannya.

Sebelumnya Nyumarno telah melihat sektor pariwisata yang tidak beroperasi pertama kali saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Bekasi adalah sektor wisata alam, arena bermain anak, kolam renang (waterboom dan sejenisnya), dan usaha hiburan seni budaya (jaipong, topeng, wayang golek, organ tunggal, dan usaha hiburan sejenis lainnya). Mereka yang pertama praktis  tutup jauh sebelum diterapkan PSBB, mereka sudah tidak beroperasi Iagi saat Kabupaten Bekasi ditetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada 16 Maret 2020 yang lalu. Baru menyusul saat pemberlakuan PSBB Kabupaten Bekasi, usaha rumah makan, restoran, dan sejenisnya juga harus tutup, termasuk untuk hotel dan penginapan juga mengalami penurunan tamu sampai hampir 80%, jelas Nyumarno.

Bahkan lanjutnya boleh dicek dan dibuktikan, seperti pekerja seni, kawung tilu, taman limo, dan beberapa wisata alam, jauh lebih dulu sadar untuk menutup usahanya, karena mengikuti pemberitaan dan imbauan pemerintah pusat,jauh sebelum KLB dan PSBB Kabupaten Bekasi.

“lni tidak saja membutuhkan anggaran, tetapi juga harus adanya pendampingan yang intensif, sehingga pembenahan destinasi yang dilakukan sesuai dengan standar global manajemen destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Langkah ini bisa dilakukan saat pandemi ini sudah mulai berakhir. Tapi harus dipikirkan dari sekarang,” pungkasnya.(*)