Pada kunjungan kerja perdana ke Bali, Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno langsung bergerak cepat mengajak pelaku usaha pariwisata mendiskusikan kendala yang dihadapi selama pandemi COVID-19, guna merumuskan langkah strategis ke depan.

“Saya ingin mendengar dari para pelaku pariwisata dan pemangku kepentingan mengenai kendala yang dihadapi saat situasi yang penuh tantangan ini yaitu COVID-19,” ujar Sandiaga saat dialog siang, di Jendela Bali The Pandramic Resto, GWK Cultural Park, Minggu (27/12/20).

Sandiaga mengerti bahwa seluruh stakeholder di sektor pariwisata mengalami banyak kesulitan. “Banyak masyarakat di Provinsi Bali yang kehilangan pekerjaan, mata pencaharian, penghasilan berkurang, makan tabungan. Selain itu, masuk sekarang ke periode manset (makan dari jual hasil aset). Oleh karena itu, kita harus pastikan gerak cepat, agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali ini bisa bertahan dengan kebijakan-kebijakan yang penuh dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi,” ujar Sandiaga.

Turut hadir Sekretaris Kemenparekraf/Sekretaris Utama Baparekraf Ni Wayan Giri Adnyani, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf/Baparekraf Nia Niscaya, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Hari Sungkari, Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf Henky Manurung, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Putu Astawa, Wakil Bupati Kabupaten Badung, I Ketut Suiasa, Chairman IINTOA (Indonesia Inbound Tour Operator Association) Paul Edmundus Talo, Ketua PHRI Kabupaten Badung I Gusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya, dan General Manager Marketing & Event GWK Cultural Park Bali Andre Prawiradisastra.

Chairman IINTOA (Indonesia Inbound Tour Operator Association), Paul Edmundus Talo mengatakan beberapa kendala yang dihadapi. Pertama pihaknya sudah 10 bulan tanpa bekerja, hanya mengeluarkan uang, karena sebagian pegawai masih tetap ada, walaupun sebagian telah dirumahkan.

“Pengeluaran jalan terus, sementara pemasukan tidak ada. Oleh karena itu, melalui Deputi Bidang Investasi Kemenparekraf/Baparekraf Fadjar Hutomo, kami berusaha meminta supaya ada dana hibah pariwisata untuk pelaku pariwisata lainnya seperti biro perjalanan yang mendatangkan wisatawan agar mendapat kesempatan untuk menerima dana hibah,” kata Paul.

Kedua, pihaknya mendambakan agar perbatasan atau _border_ segera di buka agar kegiatan pariwisata kembali aktif. “Kami sangat memahami bahwa kebijakan tersebut bukan hanya dari Kemenparekraf saja, tetapi harus bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait. Namun, saya berharap melalui Bapak Menteri bisa memastikan lebih cepat hotel dan restoran, serta industri di sektor ini dapat terbantu dan bangkit lagi,” ujar Paul.

Lebih lanjut, Paul menjelaskan kendala yang ketiga adalah visa. Pihaknya mendambakan VoA (visa on arrival), contohnya negara yang dekat dengan Indonesia, seperti Thailand dan Malaysia yang langsung membuka perbatasannya, sehingga mendatangkan wisatawan dengan VoAnya. Hal itu dinilainya sangat membantu pelaku usaha pariwisata.

Ia melanjutkan di Bali ini pihaknya akan menyelenggarakan lagi event _Bali and Beyond Travel Fair_, yang merupakan ajang promosi pariwisata terbesar di Indonesia. Event ini menjadi _international marketplace_ yang akan diikuti para _buyers_ di sektor pariwisata dari berbagai negara. Harapannya kegiatan ini dapat meraih peluang untuk mengembangkan kepariwisataan di Indonesia.

Ia menambahkan kegiatan ini rencananya akan berlangsung pada Juni 2021. “Oleh karena itu, kami berharap kesediaan Kemenparekraf untuk mendukung kami dalam melangsungkan event tersebut,” kata Paul.

Terakhir, Paul berharap dapat memperoleh data yang jelas. Ia ingin mengetahui berapa banyak biro perjalanan wisata yang dikeluarkan izinnya secara resmi oleh pemerintah. Karena pihaknya, ingin mengajak biro perjalanan wisata tersebut untuk bekerja sama dengan IINTOA.

Sementara itu, Ketua DPD Putri Bali Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi, Geindah mengatakan bahwa di daerah tujuan wisata (DTW), terkadang pihaknya merasa sedikit termarjinalkan dibanding dengan pelaku usaha hotel dan restoran. Salah satu contohnya bantuan dana hibah hanya ditujukan untuk pelaku hotel dan restoran.

“Padahal kami adalah sarinya dari pariwisata tersebut. Kami sangat menaruh harapan besar terhadap Kemenparekraf untuk mempertimbangkan keseimbangan antara pekerja pariwisata di sektor dan tujuan wisata lainnya,” jelas Geindah.

_General Manager Marketing & Event_ GWK Cultural Park Bali, Andre Prawiradisastra, mengatakan pada saat pandemi GWK sudah menutup destinasi wisatanya sejak Maret 2020 dan saat ini sudah dibuka kembali, namun trafiknya belum seperti sebelum pandemi.

“Rata-rata kunjungan wisatawan ke GWK sebelum pandemi sekitar 2.000 orang perhari pada saat _weekday_ dan 3.000 – 4.000 orang pada saat _weekend_ di luar _high season_. Sementara, pada saat akhir 2019, GWK sempat mengadakan event kembang api terbesar di Indonesia. Pihaknya menargetkan 10.000 pengunjung, namun ternyata ada 17.000 orang yang datang pada event tersebut,” jelas Andre.

Ia menambahkan saat ini GWK sudah dibuka kembali, rata-rata kunjungan wisatawan perhari sekitar 500 – 1.000 orang. Dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru, pihak GWK pun juga melakukan berbagai persiapan dan inovasi, seperti menyediakan hand sanitizer untuk pengunjung yang dibawa oleh dance performance GWK, melakukan check suhu tubuh, tetap menjaga jarak, dan menggunakan masker.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Putu Astawa, mengatakan bahwa dialog ini betul-betul memberikan semangat dan energi kepada stakeholder di sektor pariwisata.

Karakter masyarakat Bali yang sangat menginspirasi, karena solidaritas dan kolaborasi yang kuat, serta memiliki kesadaran yang luar biasa secara psikologis ini dapat membangkitkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Masyarakat dan pemerintah harus benar-benar bersatu dan berkolaborasi untuk membuat wisatawan merasa aman dan tenang dalam menghadapi pandemi COVID-19.

Di akhir acara, Menteri Pariwisata dan ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno merespon baik berbagai masukan dan menampung keluhan yang dipaparkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Semua kendala dan masukan kata dia, akan segera diusahakan secara cepat untuk dicarikan jalan keluarnya dengan kolaborasi stakeholder terkait.(*)